MAIGANews- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menekankan perlunya penguatan ketahanan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global imbas konflik Timur Tengah.
Mengutip siaran pers, Jumat (8/5), Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) menyampaikan salah satu poin hasil asesmen KSSK, kemarin (7/5).
KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam asesmen itu, KSSK menyampaikan neraca perdagangan pada Januari-Maret 2026 tercatat surplus US$5,5 miliar. Hal itu karena surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit neraca perdagangan migas.
Selama triwulan I 2026, investasi portofolio asing mengalami net outflows US$1,7 miliar akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada akhir Maret 2026 sebesar Rp16.995 per US$, melemah 1,88% ptp dibandingkan di akhir tahun 2025. Perlu memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
BI meningkatkan intensitas intervensi valas (baik Non-Deliverable Forward-NDF offshore, maupun transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward-DNDF di pasar domestik). Serta, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter guna menarik aliran masuk portofolio asing. Penguatan kebijakan ini dengan penyesuaian threshold transaksi valas sejak April 2026.
Dengan langkah tersebut, nilai tukar Rupiah stabil di level Rp17.415 per US$ pada 5 Mei 2026. Pada awal triwulan II, foreign net inflows tercatat US$3,3 miliar. Terutama, pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) seiring peningkatan imbal hasil pada kedua instrumen.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar US$148,2 miliar. Ini setara pembiayaan 6,0 bulan impor dan di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
