MAIGANews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan agar program bedah rumah nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) tepat sasaran.
Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi V DPR menyampaikan perlu mencermati latar belakang penerima manfaat program bedah rumah. Termasuk, kondisi fisik rumah dan status kepemilikan rumah.
“Kami juga mendorong agar Kementerian PKP bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mendukung teknis dari program ini. Termasuk dengan BUMN dan swasta sebagai bagian dari CSR mereka,” katanya mengutip Parlementaria, Senin (13/4).
Menurut dia, pemerataan program itu ke seluruh kabupaten dan kota mengindikasikan keadilan bagi seluruh daerah.
“Namun pemerataan manfaat dan kualitas pelaksanaan sangat bergantung pada kapasitas teknis daerah. Maka peran Pemda di sini juga sangat krusial,” katanya.
Dia menyampaikan program bedah rumah dapat mendorong pemerataan ekonomi di daerah.
“Program ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena pemenuhan bahan material diambil dari toko atau usaha lokal, dan tukang bangunan juga dari warga setempat. Ini sekaligus menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah Tanah Air,” katanya.
