JAKARTA – Pemerintah menyita total Rp31,3 triliun dari denda administratif dan penyelamatan keuangan negara 1,5 tahun sejak Oktober 2024 hingga April 2026.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal itu saat penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4).
”Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintah yang saya pimpin 1,5 tahun ini,” katanya.
Presiden menyampaikan pada Oktober 2025 pemerintah menyelematkan uang negara Rp13,25 triliun dalam rangka pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Pada Desember 2025 sebesar Rp6,62 triliun dan April 2026 menyelamatkan Rp11,42 triliun.
Prabowo Subianto menyampaikan bahwa uang senilai itu dapat memperbaiki 34 ribu unit sekolah di Indonesia. ”Tahun yang lalu, kita baru berhasil memperbaiki 17 ribu sekolah,” katanya.
Menurut Prabowo, sekolah tersebut selama belasan tahun tidak mengalami perbaikan. Uang sitaan tersebut dapat merenovasi 500 ribu unit rumah, dan memberi manfaat ke 2 juta masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Presiden menyampaikan pemerintah melakukan penguasaan kembali aset negara dari kawasan hutan senilai Rp370 triliun. Jumlah itu setara 10% dari total APBN kisaran Rp3.700 triliun.
”Berarti satgas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyelamatkan hampir 10% dari APBN,” katanya.
